Oleh : Syafruddin Husain*
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan sejak 20 Oktober 2024. Jika diukur dari janji kampanye dan pidato-pidato awal, harapan yang dijual sangat tinggi. Kemandirian pangan, energi, hilirisasi dan kesejahteraan rakyat. Namun jika diukur dari dampak yang dirasakan rakyat kecil di bawah, hasilnya masih jauh dari kata tuntas.
Sorotan tajam kini tidak hanya datang dari evaluasi ekonomi, tetapi juga dari kegaduhan politik soal legitimasi Wakil Presiden. Seperti terlihat dalam video poster yang beredar dari Jambi, sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Tokoh Masyarakat Jambi, Ulama dan Santri, serta Civitas Akademika dan Mahasiswa Jambi Raya secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR dan Ketua MPR agar segera melaksanakan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Gibran.
Dalam poster itu tercantum tiga alasan yang mereka ajukan versi pembuat poster. Pertama tegakkan aturan hukum. Kedua usut tuntas semua pihak yang terlibat dalam meloloskan Gibran jadi Wakil Presiden. Ketiga tuntutan terkait dugaan ijazah SMA. Terlepas dari benar tidaknya tudingan tersebut, yang harus dicatat adalah bahwa isu ini telah menjadi bola liar yang merusak fokus pemerintahan.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim swasembada delapan komoditas dan surplus beras. Tetapi di lapangan harga beras di pasar eceran masih tinggi, harga cabai dan bawang masih fluktuatif dan petani masih mengeluh soal distribusi pupuk dan rantai tengkulak. Surplus di atas kertas belum tentu surplus di piring rakyat.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis memang menjangkau puluhan juta orang, namun kualitas pelaksanaan masih menjadi keluhan di daerah. Anggaran besar, hasil belum maksimal.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan lima persen lebih terlihat stabil, tetapi lapangan kerja yang tercipta belum sebanding dengan angkatan kerja baru. PHK di sektor padat karya masih terjadi, daya beli kelas menengah melemah, sementara investasi besar lebih banyak masuk ke hilirisasi tambang yang dikuasai segelintir korporasi.
Inilah konteks mengapa desakan pemakzulan itu muncul di tahun kedua. Ketika janji kesejahteraan belum dirasakan, publik menjadi sangat sensitif terhadap isu moral dan hukum elit. Poster dari Jambi itu adalah cerminan bahwa kepercayaan publik sedang diuji. Rakyat tidak hanya menuntut sembako murah, tetapi juga keadilan dan kepastian hukum.
Dua tahun ini adalah waktu yang cukup untuk keluar dari fase pencitraan. Pemerintah harus berhenti mengejar angka statistik dan mulai mengejar rasa keadilan. Jika persoalan legitimasi dan penegakan hukum tidak diselesaikan secara transparan melalui mekanisme konstitusional yang sah di DPR dan MPR, maka tiga tahun sisa pemerintahan hanya akan mengulang cerita lama, janji sejahtera di podium, kegaduhan terus di bawah.
*Pemerhat Kebijakan Publik